Di antara syubhat (kerancuan pemikiran) yang tertanam di hati-hati teroris Khawarij (khususnya di Indonesia) adalah keyakinan bahwa Indonesia bukan negara Islam. Keyakinan ini muncul karena salah dalam memahami firman Allah ta'ala :
وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ
“Barangsiapa yang tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang yang kafir.” (Al-Maidah : 44)
Sehingga orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, atau mengatakan bahwa Indonesia bukan negara Islam, langsung mereka hukumi sebagai orang kafir yang halal darah, kehormatan, dan hartanya.
Bagaimanakah tafsir yang benar tentang ayat tersebut? Dan apakah orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah langsung divonis sebagai orang kafir? Mari kita simak fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jama'ah dalam hal ini.
Pertanyaan :
Apakah pemerintahan Indonesia dapat dikatakan sebagai pemerintahan Islam? Perlu diketahui bahwa pimpinan negaranya seorang muslim, shalat dan berpuasa, serta kebanyakan pegawai dan penduduknya muslim. Tetapi dasar negaranya Pancasila yaitu :
- Ketuhanan Yang Maha Esa
- Kemanusiaan yang adil dan beradab
- Persatuan Indonesia
- Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
- Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Jawaban Asy-Syaikh Rabi’ bin Hadi Al-Madkhali hafidzahullah
Ini (Indonesia-pen) adalah negara kaum muslimin, tercampur di dalamnya Islam dan kesyirikan. Tidak bisa kita katakan sebagai negara Islam 100%. Sebagaimana Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah pernah menjawab tentang negeri Mardin, apakah dia negara Islam atau bukan. Beliau menjawab : “Di dalamnya ada Islam dan ada kekufuran.” Baarokallaahu fiikum.
Jawaban Asy-Syaikh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafidzahullah
Pertama-tama, dalam menghukumi pemerintahan tertentu, kita harus melihat di atas apa negara itu berdiri, dasar-dasarnya dan UUD-nya. Maka kita perlu melihat banyak perkara, susah atau tidak bisa kita menghukumi dengan hanya melihat sebagian dasarnya. Kita harus melihat seluruh dasar-dasar dan prinsip-prinsipnya.
Kalimah hukumah (pemerintah) adalah masdar dari , حَكَمَ yakni diambil dari kata-kata 'hukum.' Maka semua undang-undang dan hukumnya harus dilihat apakah sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Kita harus melihat kepada semua hukum yang dipergunakan. Seorang penguasa muslim yang menyatakan keIslamannya, mengucapkan dua kalimat syahadat dan menjaga syiar-syiar Islam, tidak ragu lagi bahwa dia seorang muslim. Kita tidak menghilangkan keIslamannya kecuali setelah melihat kekafiran yang jelas dan terang. “Siapa yang telah menetapkan keIslamannya dengan yakin, tidak dapat hilang keIslamannya itu dengan sesuatu yang meragukan.
Adapun jika ada padanya tanda-tanda kefasikan, kemaksiatan bahkan kekufuran, yang kadang-kadang hal ini tidak diketahui oleh sebagian muslimin, dia tidaklah mesti dikafirkan. Seorang muslim selama dia bersyahadat dan komitmen dengan shalat, maka dia tetap seorang muslim. Adapun mengenai hukumah atau pemerintahan, kita perlu melihat apa yang dipakai sebagai hukumnya.
Sumber : Majalah Salafy Edisi Khusus/33/1420 H/1999 M, halaman 61-62 dan 64.
* * *
Memutuskan Perkara Tidak dengan Apa yang Diturunkan Allah, Pelakunya Masih Muslim Ataukah Keluar dari Islam?
Lajnah Daimah (Dewan Riset dan Fatwa Ilmiah Arab Saudi) ditanya : “Orang yang memutuskan perkara tidak dengan apa yang diturunkan Allah, apakah dia masih muslim atau kafir akbar dan apakah amalannya diterima?”
Jawaban :
Segala puji hanya milik Allah, semoga shalawat dan salam tercurah kepada Rasul-Nya dan para sahabatnya, selanjutnya :
Allah subhaanahu wa ta’ala berfirman :
وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ
“Barangsiapa yang tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang yang kafir.” (Al-Maidah : 44)
وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
“Barangsiapa yang tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang yang zalim.” (Al-Maidah : 45)
وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
“Barangsiapa yang tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang yang fasiq.” (Al-Maidah : 47)
Akan tetapi apabila dia menganggap halal perbuatan demikian, bahkan meyakini hal itu boleh, maka dia kafir, kufur akbar, zalim akbar, dan fasiq akbar yang menyebabkan keluar dari Islam.
Adapun jika dia melakukan itu karena suap atau tujuan tertentu, dan masih meyakini haramnya perbuatan tersebut, maka dia berdosa dan dianggap kafir dengan kekafiran ashghar (kecil-pen) dan fasiq ashghar, tidak mengeluarkannya dari Islam, sebagaimana telah dijelaskan oleh ulama tentang tafsir ayat-ayat tersebut.
Wabillaahi taufiq. Semoga shalawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad, beserta keluarga dan para sahabatnya.
Sumber : Halaman 159-160 Buku TIDAK BERHUKUM DENGAN HUKUM ALLAH = KAFIR ? Judul asli : Fitnah At Takfir, karya Asy-Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, alih bahasa : Abu Muhammad Harits Abrar Thalib, Penerbit Pustaka Ar-Rayyan, Solo, 2005.
* * *
Fatwa Ulama tentang Berhukum dengan selain Hukum Allah
Al-’Allamah Muhammad Nashiruddin Al-Albani rahimahullah ta’ala berkata setelah menjelaskan sebab kesesatan:
“Jika engkau telah mengetahui hal ini, maka tidak boleh membawa ayat-ayat ini kepada sebagian pemerintah kaum muslimin dan para hakim mereka yang berhukum dengan selain yang diturunkan Allah berupa undang-undang buatan manusia. Saya katakan: Tidak boleh mengkafirkan dan mengeluarkan mereka dari agama, jika mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, walaupun mereka berdosa dengan sebab berhukum dengan selain yang diturunkan Allah. Sebab, walaupun mereka seperti Yahudi dari sisi berhukum tersebut, namun mereka menyelisihinya dari sisi yang lain, yaitu keimanan mereka dan pembenaran mereka dengan apa yang diturunkan Allah. Berbeda dengan Yahudi yang kafir, mereka mengingkari (hukum Allah).”
Beliau berkata pula: “Kekufuran terbagai menjadi dua macam: Kufur i’tiqadi dan 'amali. Adapun i’tiqadi tempatnya di hati, sedangkan 'amali tempatnya di jasmani. Barangsiapa yang amalannya kufur karena menyelisihi syariat dan sesuai dengan apa yang diyakini dalam hatinya berupa kekafiran, maka itu kufur i’tiqadi yang tidak diampuni Allah dan dikekalkan pelakunya dalam neraka selamanya. Adapun bila perbuatan tersebut menyelisihi yang diyakini dalam hati, maka dia adalah orang yang beriman terhadap hukum Rabb-nya. Namun penyelisihannya dalam hal amalan, maka kekafirannya adalah amali saja dan bukan i’tiqadi. Dia berada di bawah kehendak Allah, jika Dia menghendaki maka disiksa dan jika Dia menghendaki maka diampuni."
(Lihat Silsilah Ash-Shahihah karya Al-’Allamah Al-Albani rahimahullah, 6/111-112)
Al-’Allamah Muhammad bin Shalih Al-’Utsaimin rahimahullah ta’ala berkata:
“Barangsiapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah karena meremehkan, atau menganggap hina, atau meyakini bahwa yang lainnya lebih mendatangkan kemaslahatan dan lebih bermanfaat bagi makhluk, atau yang semisalnya, maka dia kafir dan keluar dari Islam. Di antara mereka adalah orang yang membuat undang-undang untuk manusia yang menyelisihi syariat Islam agar dijadikan sebagai metode yang manusia berjalan di atasnya.
Karena mereka tidaklah meletakkan undang-undang yang menyelisihi syariat Islam tersebut melainkan mereka meyakini bahwa hal tersebut lebih bermaslahat dan bermanfaat bagi makhluk. Karena telah diketahui secara akal yang pasti dan secara fitrah bahwa tidaklah manusia berpaling dari suatu metode menuju metode yang lain yang menyelisihinya, melainkan dia meyakini adanya keutamaan metode yang dia condong kepadanya dan adanya kekurangan pada metode yang dia berpaling darinya.
Barangsiapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, namun dia tidak merendahkan dan meremehkannya, serta tidak meyakini bahwa hukum yang selainnya lebih mendatangkan kemaslahatan bagi dirinya atau yang semisalnya, maka dia dzalim dan tidak kafir. Tingkat kedzalimannya berbeda, tergantung yang dijadikan sebagai hukum dan perantara hukumnya.
Barangsiapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah bukan karena merendahkan hukum Allah, tidak pula meremehkan dan tidak meyakini bahwa hukum yang lainnya lebih mendatangkan maslahat dan lebih manfaat bagi makhluknya atau semisalnya, namun dia berhukum dengannya karena adanya nepotisme terhadap orang yang dihukum, atau karena sogokan, atau yang lainnya dari kepentingan dunia maka dia fasiq dan tidak kafir. Dan berbeda pula tingkatan kefasiqannya, tergantung kepada ada yang dia jadikan sebagai hukum dan perantara hukumnya.”
Kemudian beliau berkata: “Masalah ini, yaitu masalah berhukum dengan selain apa yang diturunkan Allah, termasuk permasalahan besar yang menimpa para hakim (pemerintah) di jaman ini. Hendaklah seseorang tidak terburu-buru dalam memberi vonis (kafir) kepada mereka dengan apa yang mereka tidak pantas mendapatkannya, sampai jelas baginya kebenaran, karena masalah ini sangatlah berbahaya –kita memohon kepada Allah untuk memperbaiki pemerintahan muslimin dan teman dekat mereka–. Sebagaimana pula wajib atas seseorang yang Allah berikan kepadanya ilmu, untuk menjelaskan kepada mereka supaya ditegakkan kepada mereka hujjah dan keterangan yang jelas, agar seseorang binasa di atas kejelasan dan seseorang selamat di atas kejelasan pula. Jangan dia menganggap rendah dirinya untuk menjelaskan dan jangan pula dia segan kepada seorang pun, karena sesungguhnya kemuliaan itu milik Allah, Rasul-Nya dan milik kaum mukminin.”
(Lihat Syarah Tsalatsatul Ushul, Asy-Syaikh Ibnu ‘Utsaimin, hal. 158-159. Lihat pula kitab Fitnatut Takfir, hal. 98-103)
Wallahul muwaffiq.
Komentar
Posting Komentar